Surat Pembaca Firmansyah
perizinanan
Selamat siang, saya mau tanya apa saja syarat untuk izin niaga dedicated hilir dan izin transporter? terimakasih
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Terkait dengan pertanyaan Saudara mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha niaga dan pengangkutan gas bumi dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk checklist, bisa didapatkan di PTSP BKPM Jl. Gatot Subroto NO.44 Jaksel
  Surat Pembaca Amalia
Perpanjan surat ijin penyalur
Bagaimana proses perpanjangan ijin penyalur bagi agen pertamina industri, trimakasi
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa PT Pertamina yang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyalur/Surat Keterangan Penyalur (SKP) kepada Menteri ESDM cq Ditjen Migas dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan Checklist persyaratan.
  Surat Pembaca FITRAYENI
informasi mengenai ijin import utk liquid dari Bangkok ke Jakarta
persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan surat ijin import liquid dari Bangkok ke Jakarta, mohon saran dan informasinya. Perusahaan kami saat ini sudah ada dokumen legal sebagai importir. Terima kasih.
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa perlu diperjelas lagi apa yang dimaksud liquid oleh penanya, apabila yang dimaksud adalah termasuk komoditi migas yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2015, maka memerlukan rekomendasi impor dari Menteri ESDM cq. Dirjen Migas, untuk bisa mendapatkan Izin Impor (SPI) dari Menteri Perdagangan untuk persyaratan mendapatkan rekomendasi tersebut, checklist bisa diambil di lantai 4 Gedung Ditjen Migas. apabila yang dimaksud liquid adalah pelumas, apabila pelumas yang diimpor sudah memiliki NPT, bisa langsung diimpor selama NPT nya masih berlaku.
  Surat Pembaca juanda
ingin membuat pangkalan gas lpg
apa saja yang menjadi syarat wajid jika ingin membuat usaha pangkalan gas lpg terima kasih
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Terkait dengan pertanyaan Saudara mengenai syarat wajib jika ingin membuat usaha pangkalan gas lpg, dapat kami sampaikan bahwa Ditjen Migas hanya menerbitkan hingga tingkatan Penyalur (SKP) yaitu Agen. Sedangkan untuk pangkalan / sub penyalur, perusahaan dapat berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Pemda setempat untuk persyaratan pendirian pangkalan / sub penyalur
  Surat Pembaca Ari Irawan
Informasi bentuk pelaporan & cara pelaporan rutin Perusahaan pemegang INU
Dear Migas, sehubungan dengan telah terbitnya INU kami An. PT.Sahbana Energi Persada kami ingin mempertanyakan bagaimana bentuk pelaporan & cara pelaporan rutin aktivitas atau kegiatan Perusahaan pemegang INU. Kami sudah berbagai cara menghubungi Dirjen Migas Subdit Niaga, kami bertemu langsung dengan karyawan kantor dirjen migasuntuk mempertanyakan hal tersebut malah kami di suruh melalui telepon dan setelah kami telepon tetap tidak ada juga tanggapan, melalui Email juga tetap tidak ada tanggapan. Mohon kami dibantu untuk hal yang tersebut diatas demi kenyamanan dan kelancaran bersama Terimakasih
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa Pelaporan Kegiatan Usaha Niaga Migas dilakukan secara online melalui website: niaga.migas.esdm.go.id dan tutorial cara pelaporan online sudah tersedia di beranda website. Status Izin Usaha Niaga Migas PT Sahbana Eenrgi Persada sudah aktif, username dan password untuk akses/login pelaporan sudah dikirim kepada PT Sahbana Energi Persada.
  Surat Pembaca alfy ifthikhar
Diskusi Tugas Kampus mengenai keadaan real time blok Natuna
Meminta waktu untuk berdiskusi mengenai keadaan real time di blok natuna saat ini untuk memenuhi tugas kampus.
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. bersama ini kami sampaikan peraturan dalam kegiatan usaha Migas antara lain : a. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 42 dan Pasal 51; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 15,17, 18, 21, 22, dan 23 tentang Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi; c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 029 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat 2 (c), Pasal 8, dan Lampiran III syarat administrasi dan teknis; d. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor. Terkait keinginan Saudara untuk berdiskusi mengenai keadaan real time di blok Natuna untuk memenuhi tugas kampus kami menganjurkan telebih dahulu mengajukan surat permohonan ke SKK Migas untuk melakukan koordinasi dengan Pemegang Izin ( KKKS Blok Natuna yang dimaksud) berkaitan dengan proses Pemanfaatan Data dan Pembukaan Data (disclosed data).
  Surat Pembaca Kenny Adiputra
permohonan wilayah peta migas
Selamat Siang, Saya mohon arahan dimana kami bisa memperoleh peta titik kordinat wilayah kerja pemegang PSC di Provinsi tertentu? Peta ini kami perlukan untuk overlay dengan rencana investasi Kami apakah terdapat tumpang tindih wilayah atau tidak. Terimakasih
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa untuk peta wilayah kerja migas konvensional bisa menghubungi subdit pengembangan wilayah kerja migas konvensional dan peta wilayah kerja migas non konvensional bisa menghubungi subdit pengembangan wilayah kerja migas non konvensional
  Surat Pembaca rudini
info tentang mekanisme pengunduran diri sebagai inspektur tambang
Ass. Saya ingin menanyakan informasi mekanisme pengunduran diri sebgai inspektur tambang itu gimana ya? Trimaksih.
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Terkait dengan pertanyaan Saudara mengenai mekanisme Pengunduran Diri sebagai Inspektur Tambang, maka dapat kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN Nomor : 1247.K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya maka Saudara dapat melihat penjelasannya pada Bab V Surat Keputusan termaksud. Adapun mengenai kelengkapan adminstrasi antara lain : a. Surat Usulan Pemberhentian yang ditujukan pada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara; b. Foto Copy SK Mutasi Jabatan; c. Foto Copy Pangkat Terakhir; d. Foto Copy SK Jabatan Terakhir. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat menghubungi Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Direktoral Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dengan Bapak Derwin (Hp : 081380529136).
  Surat Pembaca Celica Dharmawan
Persyaratan SKPP dan SKPI
Selamat Siang, Kami dari PT Hidup Makmur Jaya Abadi bermaksud untuk mengajukan permohonan SKPP dan SKPI untuk instalasi pengolahan limbah B3 oli bekas. Mohon agar dapat dikonfirmasi untuk persyaratan, apakah kami perlu mengajukan SKT Migas terlebih dahulu ataukah tidak diperlukan sejauh persyaratan teknis memenuhi syarat? Terimakasih, Celica
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2017, terminologi SKPP dirubah menjadi Persetujuan Penggunaan (PP) dan SKPI dirubah menjadi Persetujuan Layak Operasi (PLO). Dalam rangka penerbitan PP dan PLO, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan dokumen kepada Kepala Inspeksi (Direktur Teknik dan Linkungan Migas) sebagai berikut: a. Izin pengolahan limbah B3 oli bekas dari instansi terkait; b. Rencana inspeksi (usulan Inspection and Test Plan/ITP); c. Persetujuan desain (untuk instalasi baru); d. Daftar peralatan dan/atau instalasi; e. Lokasi instalasi dan/atau lokasi pembuatan peralatan; f. Jadwal inspeksi; g. Daftar tenaga ahli pelaksana inspeksi; dan h. Daftar prosedur dan peralatan inspeksi; Jika perusahaan belum memiki kemampuan untuk melakukan inspeksi secara mandiri dapat dibantu oleh Perusahaan Inspeksi yang sudah mendapat pengesahan dari Ditjen Migas. Setelah inspeksi dilakukan, petugas dari Ditjen Migas akan melakukan pemeriksaan keselamatan, apabila hasil dari inspeksi dan pemeriksaan keselamatan dinyatakan layak, maka akan diterbitkan PP dan PLO. Untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari Permen ESDM No. 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
  Surat Pembaca Desy Chendra
Konsultasi Soal Impor Pelumas
Dear Bapak/ Ibu, Saya ingin mengimpor pelumas, Pelumas tersebut termasuk Sparepart AC kita, dan memerlukan NPT.Dan Kita menggunakan API- U (Barang Elektronik) Apa saja dan bagimana caranya supaya kita bisa impor pelumas tersebut?
  Tanggapan
Terima kasih atas kunjungannya ke website migas. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai peraturan Menteri ESDM No. 053 tahun 2006 pasal 2, yang menyatakan bahwa Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) serta memiliki NPT. Sebaiknya Saudara dapat mengikuti Alur Proses dan Persyaratan Penerbitan NPT diatur dalami Peraturan Menteri ESDM No. 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. Adapun Ringkasan dapat Saudara unduh melalui link ini: https://www.dropbox.com/s/8n4uf1wypxa46t2/alur%20pendaftaran%20NPT%20beserta%20persyaratan%202017.pdf?dl=0