Peraturan Kegiatan Usaha Hulu

NamaTentangTahunLampiran
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2017  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2013  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 2012  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah 2011  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 2010  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2010  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3288 K/15/MEM/2010 Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro, dan Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2009  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1736 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok \"GMB Sekayu\" Tahun 2008 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1737 K/13/MEM/2008 Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Sekayu\" 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1834 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Indragiri Hulu\" dan Blok \"GMB Bentian Besar\" 2008  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 Pengusahaan Gas Metana Batubara 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2008  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 2007  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 2007  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air 2007  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0740 K/13/MEM/2007 Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006 2007  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 Pengusahaan Gas Metana Batubara 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 Tatacara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 2006  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2602 K/23/MEM/2006 Penetapan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term And Condition) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006 2006  
Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2005  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2005 Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal 2005  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/Mem/2003 Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 2003  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2002  
Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 02.P/075/Mpe/1992 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi 1992  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai 1974